Peminangan Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam

-

=============================================
Nama : Najuasah Putra
Nim : 2022017018 
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Judul : Khitab Dalam Pandangan Akhwal Syakhsiyyah
Email  : nazwacane@gmail.com
=============================================
Khitbah Dalam Pandangan Akhwal Syakhsiyyah
Peminangan dalam Istilah fiqih disebut Khitbah yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah  mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.


Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:
1.        Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa
a.       Wanita tidak dalam masa idah.
b.      Wanita tidak terikat perkawinan yang sah.
c.       Wanita bukan mahrah yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya.
2.        Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.
Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain, tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadist:
     “Orang Mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).[1]
Sangat wajar Rasulullah SAW, dalam hadisnya menganjurkan bagi setiap laki-laki yang ingin menikah agat melakukan Khitab.[2] Dasar hukum dari adanya peminangan adalah sebagaimana  firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 235.
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن 
تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ -٢٣٥
“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik-baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.“ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235).




[1]Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal.9.
[2]Muhammad Nasir,MA, HUKUM KELUARGA MUSLIM INDONESIA, (Langsa: Zawiyah, 2014), Hal.40.

Lokasi: Jalan Manunggal No.444, Kota Kutacane, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

4 Alasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

-
Gambar
Najuasah Putra IAIN Langsa A. Latar Belakang   Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentralsosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan Sosial, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS sebagai Ius Constitutum merupakan warisan dari Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/ impor pada suatu Negara. Pada Konggres PBB mengenai “The Prevention of Crime and The Treatment of offenders” dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/ diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat “Obsolete and Unjust” (Telah usa...
Baca selengkapnya

Agama dan Lingkungan dalam Konsep Fiqih Al-Biah

-
Gambar
Nazwa Sekedang 2022017018   A.        Pengertian Agama              Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga berdasarkan nilai dan norma tertentu. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trance, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, dan agama juga  mengandung mitologi.            Émile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatu...
Baca selengkapnya

Penerapan dan Sudut Pandang serta Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam

-
Gambar
   A.     Penerapan Hukum Keluarga Islam Nama : Najuasah Putra Nim : 2022017018 nazwacane@gmail.com Program Studi : Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Islam Lepas dari perbedaan mazhab fiqih yang dianut umat Islam seperti akan dibahas nanti,   yang pasti hukum kelurgaIslam hingga kini dan insya Allah hingga di masa-masa mendatang masih tetap dan akan terus berlaku di Dunia Islam. Bahkan di dunia non-Islam pun keluarga muslim secara umum tampak memiliki perlindungan dan jaminan hukum yang cukup memadai untuk memberlakukan hukum keluarga lslam bagi keluarga-keluarga muslim.   Terutama dalam hal perkawinan. Dalam Universal Declarationof Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia)   yang diproklamirkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948,   secara tegas dan lugas dinyatakan bahwa "Setiap lelaki dan wanita berhak untuk menikah dan membina sebuah keluarga,   ...
Baca selengkapnya